Bkn Tingkatkan Kualitas Layanan Meski Telah Mendapatkan Iso

  • 19 April 2012
BKN Tingkatkan Kualitas Layanan Meski Telah Mendapatkan ISO

Jakarta-Humas, Badan Kepegawaian Negara (BKN)  akan terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat meski telah mendapat ISO untuk beberapa unit kerja dan sejumlah kantor regional (kanreg).  Ini perlu dilakukan agar PNS sebagai salah satu stakeholder (pemangku kepentingan) tetap mendapat kepuasan  dalam memperoleh layanan BKN. Informasi ini diberikan Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan, dan Pensiun (Dakatsi) Sulardi saat menerima tim auditor  Bureau Veritas Certification Indonesia (BVCI) di ruang kerjanya di lantai 1 gedung I BKN Pusat Jakarta, Senin (9/4). Tim Auditor ini melakukan audit tahunan implementasi ISO 9001:2008  terhadap Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara sebagai salah satu direktorat di bawah kedeputian dakatsi.

Sulardi pun menyatakan bahwa para pimpinan BKN berkomitmen agar pada masa mendatang seluruh unit kerja BKN mendapat sertifikat ISO.  Hal ini agar terjadi keseimbangan  penyelesaian pekerjaan dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. “Pada dasarnya, tiap unit kerja saling mendukung dan membutuhkan. Untuk itu, jelas dibutuhkan sinkronisasi dan ‘ritme’ antar unit kerja dan kanreg-kanreg di BKN,” terangnya.

Sulardi menegaskan bahwa sejumlah tantangan dihadapi BKN guna menjaga kualitas mutu layanan. Pertama, masalah jaringan dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Kedua, masalah SDM penyelenggara kepegawaian di instansi-instansi pemerintah. Kedua masalah ini hendaknya menjadi tantangan bagi BKN dan pihak-pihak terkait dalam menyajikan layanan kepegawaian.

Menurut Sulardi, kerap terjadi permasalahan  jaringan dan SAPK  baik di BKN atau pun instansi pemerintah lainnya. Guna mengatasinya, kedeputian dakatsi telah berkoordinasi dengan kedeputian Informasi Kepegawaian (Inka). Dengan demikian, diharapkan kedua masalah ini dapat diminimalisir. Kualitas SDM penyelenggara kepegawaian di berbagai instansi pemerintah perlu ditingkatkan, khususnya terkait implementasi SAPK. Hal ini dikarenakan para penyelenggara kepegawaian di berbagai instansi pemerintah harus melakukan input dan update data kepegawaian untuk berbagai layanan kepegawaian, termasuk layanan pensiun PNS dan pejabat Negara.

Direktur Pensiun PNS dan Pejabat Negara Wiritno menjelaskan bahwa  Sertifikat ISO 9001:2008 yang diperoleh Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara pada tahun 2010 adalah hasil kerja sama antar seluruh pejabat dan pegawai BKN serta pihak-pihak terkait. Untuk itu, raihan ini harus dipertahankan dengan baik. “Ini merupakan salah satu pengejawantahan semangat Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan BKN dan manifestasi Excellent Service,” ujar Wiritno.

Dalam melakukan audit ini, BVCI menugaskan Unggul Prabowo sebagai team leader dan Junanto Hutahuruk sebagai team member. Tujuan audit ini adalah untuk memverifikasi sistem manajemen yang diterapkan organisasi sesuai dengan standar yang diimplemantasikan, efektif, dan memenuhi persyaratan ISO 9001:2008 sebagaimana cakupan layanan yang diberikan.

Layanan yang diaudit oleh BVCI adalah sesuai dengan cakupan layanan yang diberikan Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara, meliputi : pelayanan SK Pensiun untuk PNS Pusat Golongan IV/B ke bawah dan janda/dudanya serta janda/duda pejabat negara, serta pelayanan pertimbangan teknis (pertek) untuk PNS golongan IV/C ke atas dan janda/dudanya serta pensiun pejabat negara.

  • 19 April 2012

Artikel Lainnya

Cari Artikel