Verifikasi & Validasi Ulang, Mungkinkah ???

  • 17 April 2012
Verifikasi & Validasi Ulang, Mungkinkah ???

Jakarta-Humas, Pasca diterbitkannya SE Menpan No.03 Tahun 2012, BKN dibanjiri permintaan audiensi dari berbagai daerah di Indonesia. Pada Kamis, 12 April 2012 BKN berkesempatan bertatap muka dengan rombongan dari Kabupaten Lahat dan Ogan Komering Ilir (OKI). Rombongan yang berjumlah hampir 60 orang tersebut diterima oleh Direktur Pengendalian Kepagawaian II, Sujarwo dan Kepala Biro Humas dan Protokol, Aris Windiyanto. Agenda kunjungan kedua daerah ini tidaklah berbeda dengan kunjungan yang dilakukan DPRD lainnya yakni mempertanyakan seputar kelanjutan nasib para tenaga honorer yang TMK. Kabupaten Lahat mendapati 136 orang TH yang seharusnya MK tetapi TMK padahal semua berkas yang dilampirkan sama dan dapat dipertanggungjawabkan.

Permasalahan tersebut tak pelak menimbulkan gejolak sosial di Lahat, demikian yang dijelaskan oleh Bupati Kab Lahat Syarfudin Aswari. Kondisi nyaris serupa juga dialami Kab. OKI yang disampaikan perwakilan Komisi I DPRD OKI, Taskiah menjelaskan bahwa dari 284 orang yang diajukan hanya 274 orang yang MK, sedangkan 10 orang lainnya TMK. Ketika hal ini dipertanyakan kepada BKD, instansi tersebut tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan. Tidak hanya mengenai status TMK, Sunardi, perwakilan dari BKD Lahat juga meminta penjelasan mengenai guru bantu yang dapat mengikuti pendataan, mengingat guru bantu ini mengajar di sekolah swasta.

Menanggapi keluh kesah para wakil rakyat tersebut, Sujarwo menjelaskan bahwa data K1 nasional sebanyak 152.310 orang sedangkan K2 melebihi 600.000 orang. Mengingat angka yang demikian besar dijelaskan bahwa pemerintah tidak sanggup mengakomodir semua harapan TH untuk menjadi PNS. Untuk itu lah dilakukan verifikasi dan validasi, khusus untuk K2 ada wacana untuk dilakukan tes. Menyinggung tentang guru bantu yang masih banyak salah tafsir, dipaparkan oleh Deputi Pengendalian Kepegawaian II ini bahwa guru bantu yang dimaksud dalam K1 adalah guru bantu nasional, memiliki SK pengangkatan dari Menteri Pendidikan Nasional serta mempunyai nomor induk guru bantu (NIGB).

Audiensi yang bertempat di ruang rapat Gedung I lantai 2 BKN Pusat ini berlangsung selama lebih dari 2 jam. Beberapa yang menjadi catatan penting antara lain bahwa DPRD Kab Lahat mendesak untuk dilakukannya verifikasi dan validasi ulang terhadap ke-136 orang TH mereka. Selain itu mereka juga berkeinginan untuk melakukan audiensi dengan Wakil Kepala BKN atau Deputi Pengendalian Kepegawaian. Atas desakan tersebut, Kepala Biro Humas dan Protokol selaku fasilitator audiensi  mempersilakan mereka untuk mengajukannya secara tertulis.  Berkenaan dengan keinginan untuk dilakukan verifikasi dan validasi ulang (review) Aris Windiyanto menjelaskan bahwa hal itu untuk saat ini belum bisa diputuskan tapi akan menjadi rekomendasi untuk  dilaporkan kepada Wakil Kepala BKN.

  • 17 April 2012

Artikel Lainnya

Cari Artikel